Jakarta, 16/07/2025 - Kementerian Pariwisata melalui Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur melakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Tim Pendampingan Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata BPOLBF dan KEK Pariwisata, Asep Saepullah, dihadiri perwakilan Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan. Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan konsultasi mengenai strategi pengembangan destinasi serta pengelolaan kawasan pariwisata yang lebih berkualitas dan ramah lingkungan.

Kepala seksi Pengelolaan Kawasan Pariwisata Dispar Kalsel, Vera Eka Dinanti, menyampaikan bahwa penetapan Geopark Meratus sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) menjadi momentum penting untuk memperkuat arah pembangunan pariwisata berkelanjutan di provinsi tersebut. Namun, Vera juga menyoroti tantangan keterhubungan antar destinasi di Kalimantan Selatan yang masih perlu pembenahan.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II menegaskan bahwa arah kebijakan pengembangan pariwisata nasional sejalan dengan Asta Cita 3, yang fokus pada peningkatan kualitas SDM, penguatan infrastruktur, serta pengembangan industri kreatif. Ditekankan pula isu strategis dalam RPJPN 2025–2045, seperti degradasi lingkungan, overtourism, dan terbatasnya amenitas serta aksesibilitas. Sementara itu, Asisten Deputi Perancangan Destinasi Pariwisata menggarisbawahi pentingnya implementasi Permenparekraf No 9 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam pengelolaan destinasi berkelanjutan. Ia juga menyoroti potensi wisata sungai dan pasar terapung di Kalimantan Selatan sebagai kekuatan unik yang perlu dikembangkan lebih lanjut.

Di sektor event, Kementerian Pariwisata melalui Asisten Deputi Event Daerah menyebutkan tiga event Kalimantan Selatan yang masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN) 2025, yakni Tapin Art Fest, Festival Budaya Sa-ijaan, dan Festival Bamboo Rafting. Adapun event skala nasional di luar KEN dapat diajukan melalui Deputi Bidang Penyelenggaraan Event. Terkait pemberdayaan masyarakat, data terbaru dari Jadesta menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan memiliki 61 desa wisata, namun masih didominasi oleh status desa rintisan. Karenanya, Kementerian Pariwisata mendorong pengelola desa wisata untuk memperbarui dan melengkapi data mereka di Jadesta, guna memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai destinasi unggulan berbasis komunitas.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pariwisata menyarankan agar Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan segera mengirimkan surat resmi jika membutuhkan narasumber untuk kegiatan workshop destinasi berkelanjutan. Selain itu, upaya diversifikasi produk dan peningkatan kualitas data desa wisata diharapkan dapat menjadi prioritas dalam roadmap pengembangan pariwisata provinsi.