Jakarta, 15 Agustus 2026,

Pada tanggal 15 Agustus 2026, Kementerian Pariwisata melaksanakan Rapat Koordinasi Pemantauan Dampak Gempa terhadap Sektor Pariwisata di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Zoom Meeting. Rapat dipimpin oleh Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Bapak Reza Fahlevi, dan diikuti oleh Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis, Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II, Plt. Direktur Utama BPOLBF, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, serta perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.

Rapat ini dilaksanakan untuk memantau kondisi terkini serta dampak gempa terhadap sektor pariwisata di wilayah NTT. Kementerian Pariwisata mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk berkolaborasi dalam pengumpulan dan pembaruan data, khususnya terkait kondisi destinasi wisata, akomodasi, aksesibilitas, serta pergerakan wisatawan sebagai bahan laporan kepada Menteri dan Presiden.

Dalam rapat tersebut, Kementerian Pariwisata menyampaikan agar Pemerintah Daerah dapat melakukan pemetaan penyebaran wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus). Pemetaan tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan wisatawan serta menentukan langkah penanganan yang diperlukan.

Berdasarkan laporan dari beberapa Kabupaten/Kota, Kabupaten Manggarai Timur masih mengalami kendala listrik dan jaringan komunikasi. Namun, belum terdapat informasi mengenai kerusakan akses maupun penginapan. Sementara itu, sebagian besar listrik dan jaringan di Kabupaten Manggarai Barat telah kembali normal. Pemerintah Daerah tetap mengantisipasi kemungkinan gempa susulan meskipun peringatan tsunami telah dicabut.

Di Kabupaten Manggarai Barat, DTW Goa Rangko ditutup sementara setelah dilakukan pengecekan secara berulang, sedangkan DTW Batu Cermin dan Puncak Waringin tetap dibuka. Sebagian besar hotel tidak mengalami kerusakan, kecuali Hotel Jayakarta yang telah memindahkan tamunya ke hotel lain. Pelaksanaan event juga dihentikan sementara. Berdasarkan informasi KSOP, pelayaran dan Taman Nasional Komodo tetap dibuka dengan 251 kapal yang berlayar, termasuk 109 kapal Live on Board (LoB).

Kabupaten Lembata, Alor, Sumba Timur, dan Sumba Barat dilaporkan tidak terlalu terdampak. Sementara itu, Kabupaten Manggarai, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka masih mengalami kendala jaringan komunikasi. Sejumlah akses jalan, seperti rute Ruteng–Borong dan Ende–Bajawa, juga mengalami longsor.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pariwisata melalui Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II bersama BPOLBF dan Pemerintah Daerah akan membentuk grup koordinasi melalui WhatsApp untuk memperbarui data pergerakan wisatawan di NTT dan dampak gempa terhadap sektor pariwisata. Kementerian Pariwisata juga akan berkolaborasi dengan BNPB dan BPBD dalam pembaruan data serta upaya untuk meminimalisir dampak gempa terhadap sektor pariwisata di NTT.