Jakarta, 14 Agustus 2026,

Pada tanggal 14 Agustus 2026, Kementerian Pariwisata melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional (SISPARNAS) Provinsi Sulawesi Utara secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan dipimpin oleh Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Ibu S. Utari Widyastuti, serta diikuti oleh perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara, dan Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas teknis operator dalam pengoperasian SISPARNAS serta menyelaraskan pemahaman mengenai mekanisme penginputan, validasi, dan pemutakhiran data kepariwisataan di Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam arahannya, Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur menyampaikan bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu menjamin ketersediaan data kepariwisataan yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan akuntabel. SISPARNAS menjadi salah satu instrumen Kementerian Pariwisata dalam mendukung digitalisasi pariwisata dan pelaksanaan Satu Data Pariwisata.

Selain itu, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota didorong untuk menetapkan Surat Keputusan (SK) penugasan Operator SISPARNAS guna memperjelas tugas dan memastikan keberlanjutan pengelolaan data. Para operator juga diharapkan aktif mengikuti pelatihan dan melakukan pemutakhiran data secara berkala.

Dalam kegiatan tersebut, Tim Pengelola SISPARNAS memberikan penjelasan mengenai pengelolaan akun dan hak akses, mekanisme penginputan, verifikasi, validasi, persetujuan, serta pemutakhiran data. Peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai jenis data yang dikelola dalam SISPARNAS, meliputi data daya tarik wisata, amenitas, aksesibilitas, kelembagaan, statistik kepariwisataan, dan indikator pendukung lainnya.

Tim Pengelola SISPARNAS juga melakukan demonstrasi fitur-fitur terbaru, termasuk menu pelaporan dan mekanisme penyampaian kendala melalui layanan helpdesk. Dalam sesi diskusi, peserta menyampaikan sejumlah masukan terkait proses penginputan data, dokumentasi, serta kebutuhan migrasi data lama untuk mengantisipasi penginputan ganda.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan memperkuat koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dan pemutakhiran data SISPARNAS. Setiap perangkat daerah juga diharapkan segera menetapkan SK Operator SISPARNAS serta melakukan validasi dan pembaruan data secara mandiri dengan menggunakan definisi data yang konsisten dan sumber pencatatan yang jelas. Pemutakhiran data secara berkala tersebut dilakukan untuk mendukung terbentuknya data series kepariwisataan yang dapat digunakan dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan sektor pariwisata.